Gunungkidul – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan kunjungan kerja strategis di Kabupaten Gunungkidul, Selasa, (5/5/2026) guna melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Gunungkidul dengan Menko PMK guna merespons berbagai tantangan krusial dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam kunjungan ini adalah tingginya angka kasus bunuh diri dan gangguan kesehatan jiwa.
Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir, terdapat 171 kasus bunuh diri dengan rata-rata 27 hingga 30 kasus per tahun. Hingga Mei 2026, tercatat sudah ada 12 kasus yang terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.847 penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayahnya, termasuk 12 kasus pasung yang masih memerlukan penanganan lintas sektor.
Tantangan utama di lapangan adalah kurangnya tenaga psikolog klinis di Puskesmas serta keterbatasan dokter spesialis jiwa yang saat ini hanya berjumlah empat orang untuk seluruh kabupaten. Pemerintah daerah juga mengusulkan penyediaan shelter atau rumah singgah bagi pasien pasca-rawat inap.
Akses Layanan Kesehatan dan Ketersediaan Obat
Selain kesehatan mental, Kemenko PMK menyoroti antrean panjang pelayanan hemodialisis (cuci darah) di RSUD Gunungkidul yang membutuhkan solusi segera. Masalah lain yang mendesak adalah kekosongan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), termasuk kebutuhan akan obat injeksi jangka panjang (Long Acting Injection) untuk pasien ODGJ guna mencegah kekambuhan. Ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian, di mana akses layanan kesehatan masih terpusat di wilayah tengah, sementara wilayah pinggiran masih kekurangan tenaga medis dan sarana prasarana.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Prof. Sukadiono, menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun rencana tindak lanjut melalui fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) yang melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Agama.
“Gunungkidul diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam penanganan isu-isu kesehatan tersebut.” ujar Sukadiono.
Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital, Dr. Dedi Permadi, menambahkan bahwa tim telah menyiapkan matriks rencana aksi konkret untuk menangani masalah kesehatan jiwa yang akan diimplementasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyambut baik langkah ini dan berharap kehadiran pemerintah pusat dapat memberikan penguatan kebijakan serta intervensi nyata. “Pembangunan manusia tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas bidang yang berkelanjutan untuk menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, tim Kemenko PMK juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk ke RSUD Saptosari, untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan berbasis pada realitas kebutuhan masyarakat Gunungkidul.